Komisi IX Sarankan Pemerintah Beri Edukasi Pendampingan Transisi Pandemi ke Endemi

10-03-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah meminta pemerintah untuk melakukan edukasi pendampingan kepada masyarakat jika hendak melakukan perubahan status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi, karena belum semua lapisan masyarakat Indonesia memahami konsep endemi. Menurutnya, keberhasilan transisi juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, salah satu caranya dengan penerapan protokol kesehatan.

 

“Kalau protokol kesehatan itu dijalani dengan kondisi masyarakat yang sudah divaksin dua kali, Insya Allah enggak apa (transisi dari pandemi ke endemi). Belum lagi, kan, mutasi virus mungkin semakin lama semakin lemah. Jadi, tidak seperti waktu zaman (varian virus Corona) Delta dulu,” ujar Nur Nadlifah saat ditemui Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (10/3/2022).

 

Nur Nadlifah mengaku mendukung langkah pemerintah untuk masuk ke masa endemi, karena hal tersebut bisa berdampak baik bagi perekonomian Indonesia yang beberapa waktu lalu terpukul parah karena pandemi. Selain itu, langkah ini disambut baik oleh Nur Nadlifah karena sekolah bisa kembali dilangsungkan secara tatap muka. Menurutnya, anak-anak akan belajar lebih baik dengan konsep tatap muka di sekolah.

 

“(Pembelajaran di) sekolah-sekolah (dapat) berjalan dengan baik. Bayangin, kita dua tahun loss sekolah, belajar itu kan tidak hanya kita membaca dari internet, tapi perlu ada transfer ideologi, transfer knowledge, transfer kepribadian. Ada penjelasan, ada tanya-jawab yang dilakukan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan Budi Sadikin hendak mengubah status Covid-19 di Indonesia. Menkes Budi berkata perubahan status Covid-19 dari pandemi ke endemi adalah arahan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini pemerintah masih pada tahap penyusunan protokol penerapannya. (ndn/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...